Laporan dari New York : Bertemu Diaspora Indonesia, SBY Diminta Permudah Visa

New York Di sela-sela kunjungannya ke New York, AS, Presiden SBY menyempatkan bertemu dengan para anggota Diaspora Indonesia, yang dibentuk di Los Angeles 8 Juli 2012 lalu. Dalam pertemuan itu, SBY diminta untuk mempermudah sistem perolehan visa bagi anggota Diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika.

Pertemuan itu digelar di Hall lantai 7, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di 38th Street, New York City, Kamis (27/9/2012). Pertemuan yang digelar sambil makan pagi itu dihadiri puluhan anggota Diaspora Indonesia dari berbagai negara bagian AS.

Dalam acara tanya jawab, Edward Wanandi, mewakili Diaspora Indonesia menyampaikan aspirasi para anggota yang sudah menjadi warga negara AS. Menurut dia, salah satu kesulitan yang dihadapi sekarang adalah masih sulitnya memperoleh visa saat masuk ke Indonesia.

"Selama ini, kami hanya dapat visa 1 tahun. Setelah itu, kami harus keluar dulu dari Indonesia selama dua bulan, baru bisa memperoleh visa kembali. Karena itu, saya meminta agar bapak Presiden bisa mempermudah hal ini," kata Edward, yang merupakan entrepreneur asal Indonesia yang sukses di AS itu.

Mendapat pertanyaan itu, Presiden SBY berkomitmen akan mencoba mengupayakan kemudahan dalam pemberian visa tersebut. Hal ini memang sudah dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri.

Presiden SBY akan mengecek kewenangan dirinya, termasuk peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden mengenai hal itu. "Kalau nanti itu terkait dengan UU, maka kami akan membicarakannnya dengan DPR," ujar SBY. Intinya, SBY menjanjikan akan memberikan kemudahan terkait tata cara memperoleh visa.

Sementara itu, Syamsi Ali, anggota Diaspora Indonesia yang juga merupakan anggota forum interfaith dialog di AS, mendukung sepenuhnya usulan Presiden SBY dalam pidato di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-67 PBB, yaitu mengusulkan adanya protokol internasional dalam mencegah penistaan agama. Syamsi, yang merupakan salah satu tokoh agama Islam di New York, akan mendiskusikan upaya ini dengan para aktivis lintas agama di AS.

Terhadap hal ini, Presiden SBY menjelaskan kembali dirinya mengusulkan protokol ini karena di tengah kebebasan ada juga sensitivitas. Bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hal mutlak, tapi ada juga moralitas dan ketertiban umum di sisi lain. Karena itu, kata SBY, Indonesia harus terus semangat mengumandangkan hal ini ke seluruh dunia, agar tercipta saling menghormati dan hidup rukun berdampingan di dunia ini.

(asy/mok)